lubaiaktual.com/ – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga saat ini yakin bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan hasil dari reformasi.
Politikus PDIP tersebut menyatakan ini merespons usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. “Ini perkembangan peradaban politik bangsa ini,” kata Deddy pada Kamis, 31 Juli 2025, ketika diwawancarai di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali.
Menurut Deddy aneh jika hak rakyat untuk memilih kepala daerah diambil dan diserahkan kepada sekelompok elit di DPRD. “Jadi, jika untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sampai saat ini kami tetap pada posisi bahwa harus menjadi hak rakyat,” kata dia.
Dia mengakui khawatir wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa berdampak pada stabilitas politik nasional. Terutama jika instrumen negara atau aparatur kekuasaan ikut campur.
“Oleh karena itu, yang paling aman adalah tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat,” kata Deddy yang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ingin adanya perubahan ketentuan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia. Cak Imin dan PKB mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pemilihan langsung seperti saat ini.
Sementara ide tersebut lebih dulu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara ulang tahun Golkar, akhir tahun lalu. Pernyataan Prabowo didukung oleh sejumlah politisi Koalisi Indonesia Maju, konsorsium partai politik pendukung pemerintah.
Sepekan yang lalu, Cak Imin menyampaikan usulan tersebut di hadapan Prabowo yang juga hadir dalam acara Peringatan Hari Lahir ke-27 PKB. Cak Imin, yang juga anggota kabinet Prabowo, percaya perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden.
“Saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi total manfaat dan mudaratnya,” kata Muhaimin di Jakarta Convention Center, Gelora, Jakarta, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Muhaimin mengusulkan opsi penggantinya ada dua: penunjukan langsung oleh pusat atau pemilihan di DPRD masing-masing wilayah.
