LAHAT – Memasuki periode kerja pascapelantikan pada 20 Februari 2025 lalu, kepemimpinan Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih kini mulai ditagih komitmennya terkait penataan birokrasi. Hingga saat ini, jajaran Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dinilai masih stagnan dengan komposisi lama tanpa adanya perombakan signifikan.
Kondisi ini memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya Barisan Muda Lahat (BML). Ketua BML, Deka Mandala, mengingatkan bahwa keberhasilan visi dan misi yang dijanjikan saat kampanye sangat bergantung pada kompetensi para eksekutor di lapangan.
“Waktu terus berjalan, sementara ekspektasi masyarakat terhadap pasangan ini sangat tinggi. Penundaan perombakan kabinet dikhawatirkan akan menghambat serapan anggaran serta membuat program kerja tidak berjalan maksimal,” ujar Deka kepada awak media.
Menurut Deka, penyegaran di tingkat kepala dinas sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakselerasi program kerja yang telah dicanangkan Bursah-Widia. Ia menekankan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar urusan pergantian personel, melainkan upaya strategis untuk menempatkan sosok yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place).
“Kita sudah melewati fase transisi. Sekarang saatnya Bupati dan Wakil Bupati bertindak tegas mengevaluasi kinerja para pembantunya di jajaran Eselon II,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deka mewanti-wanti agar proses perombakan birokrasi nantinya jauh dari praktik Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan sistem meritokrasi yang transparan.
“Jangan ada lagi istilah pejabat titipan. Bila perlu, lakukan Fit and Proper Test secara transparan dan profesional. Melalui uji kelayakan tersebut, publik bisa melihat sejauh mana kompetensi seorang pejabat dalam memimpin sebuah instansi,” tambahnya.
Deka menutup pernyatannya dengan harapan agar pejabat yang terpilih nantinya memiliki orientasi pengabdian yang tinggi dan memahami konsep kepemimpinan yang kuat, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi.
“Jika sistem ini dijalankan, kami yakin roda pemerintahan akan berlari lebih kencang dalam melayani masyarakat Kabupaten Lahat,” pungkasnya.
Sumber: Deka Mandala Putra
