LubaiAktual.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta sinergi antara pemerintah pusat, anggota legislatif, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program rumah bersubsidi bagi masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan perumahan yang terjangkau akan mengurangi antrian perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui akses terhadap rumah yang layak dan berkualitas.
Undangan tersebut disampaikan saat Maruarar mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dari Sumatera Utara, seperti Bupati Samosir Vandiko Timotius, Bupati Tapanuli Utara Jonios Taripar, Bupati Toba Effendi Sintong, Bupati Pakpak Barat Franc Bernhard, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun, serta Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sabam Rajagukguk di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
“Kunjungan ini penting untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong program perumahan subsidi, terutama melalui KPR FLPP dan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah daerah memiliki aset tanah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi ASN maupun masyarakat umum,” kata Maruarar.
Turut serta dalam pertemuan tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta perwakilan dari BP Tapera.
Selain membahas perumahan subsidi, pertemuan ini juga menyoroti rencana pelaksanaan KUR Perumahan, program pembiayaan untuk pengusaha lokal yang terlibat dalam penyediaan rumah bersubsidi.
Menurut Maruarar, skema ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah sekaligus membuka peluang keterlibatan pelaku usaha dalam sektor perumahan rakyat.
“Regulasi KUR Perumahan sudah kami siapkan. Permen PKP-nya juga telah selesai, tinggal kami sinkronkan dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kami siap kapan pun dibutuhkan untuk melangkah ke tahap implementasi,” tegas Maruarar.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga menyatakan kesiapan mendukung penuh program ini. Bupati Tapanuli Utara, Jonios Taripar, menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan hasil diskusi ini sebagai dasar kebijakan di daerah.
“Kami sangat menghargai kesempatan berdiskusi langsung dengan Pak Menteri PKP. Salah satu hal penting yang kami tangkap adalah dorongan agar pemerintah kabupaten ikut memberikan subsidi kepada pegawai yang ingin mengambil rumah bersubsidi,” kata Jonios.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan rumah rakyat secara merata di berbagai daerah, serta memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan perumahan yang terus meningkat.
