lubaiaktual.com/ – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menyambut positif langkah Presiden yang memberikan amnesti kepada 1.116 terpidana, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada Tom Lembong, mantan menteri dari kubu berseberangan. Namun, bukan hanya keputusan Presiden yang ia soroti, melainkan juga sikap tegas dan elegan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya menjadinapas baru politik Indonesia.
“Ketegasan Dasco dalam menyampaikan sikap resmi parlemen di tengah keributan adalah contoh seorang pemimpin yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai panggung, melainkan sebagai tanggung jawab,” kata Haidar Alwi.
Menurut Haidar, tindakan Dasco bukan hanya prosedural, tetapi mengandung keberanian moral. Di tengah tekanan politik dan polarisasi yang tajam, Dasco mampu hadir dengan narasi yang sejuk, tidak berpihak secara demonstratif, dan tetap menjunjung kehormatan parlemen sebagai lembaga negara.
Bukan Hanya Pengampunan, Tapi Pendidikan Demokrasi
Bagi Haidar, amnesti dan abolisi adalah bentuk kematangan negara dalam menyelesaikan ketegangan politik tanpa merusak jembatan antar-kubu. Ia menilai keputusan ini sebagai tanda bahwa demokrasi Indonesia masih mampu berjalan dalam koridor hukum, etika, dan konstitusi, bukan opini dan tekanan.
“Jika setiap langkah politik kita diiringi dengan cara komunikasi yang tenang, jelas, dan bertanggung jawab seperti Dasco, maka kita bisa menemukan perdamaian dalam politik, bukan hanya perdebatan yang tidak bermakna,” katanya.
Dasco disebut berhasil menjembatani eksekutif, legislatif, dan publik dengan cara yang tidak memecah, justru menyatukan. Tanpa pengagungan diri, tanpa drama, tetapi tegas dan terukur.
Simbol Politik Peradaban
Haidar menyebut tindakan Dasco sebagai praktik nyata politik keadaban, sesuatu yang kini langka di tengah gempuran politik transaksional dan kebisingan para elit. Ia menegaskan bahwa ketegasan tidak harus sama dengan suara keras atau konfrontasi, tetapi dengan kesediaan untuk memikul beban keputusan di tengah situasi yang sensitif.
“Dasco menunjukkan bahwa menjadi pejabat negara bukan soal popularitas, tapi soal sikap benar di saat genting,” tegas Haidar.
Keputusan amnesti dan abolisi ini, kata Haidar, bukan bentuk kompromi politik, melainkan mekanisme hukum yang terukur, dilakukan dengan proses formal, dan diawasi DPR dalam rapat resmi bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, serta Komisi III DPR.
