LubaiAktual.id – Hamas, kelompok bersenjata Palestina yang menguasai wilayah Gaza sejak tahun 2007, menolak klaim bahwa mereka telah setuju untuk menyerahkan senjata dalam pembicaraan gencatan senjata dengan Israel.
Mereka menegaskan bahwa perlawanan terhadap pendudukan Israel adalah hak yang tidak dapat dipertanyakan dan akan tetap berlangsung hingga seluruh hak nasional Palestina pulih.
Salah satu hak utama yang diperjuangkan oleh Hamas adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan dari utusan Presiden Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Dalam rekaman yang dirilis, Witkoff menyebut bahwa Hamas siap untuk didemiliterisasi. Namun, Israel memandang perlucutan senjata Hamas sebagai syarat utama dalam setiap kesepakatan damai, sehingga membuat proses negosiasi menjadi sangat rumit dan memperpanjang ketegangan yang sudah berlangsung lama.
Negosiasi Mandek di Tengah Ancaman dan Tuntutan Sandera
Negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel untuk gencatan senjata selama 60 hari mengalami kebuntuan pekan lalu. Perbedaan pandangan tentang penarikan pasukan militer Israel menjadi salah satu penghalang utama dalam kesepakatan. Akibatnya, pembebasan para sandera belum juga tercapai.
Pada Jumat (1/8/2025), Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letjen Eyal Zamir, memberi peringatan bahwa pertempuran di Gaza akan terus berlanjut jika pembebasan sandera gagal dilakukan. Peringatan ini menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap jalannya proses negosiasi.
Witkoff kemudian menemui keluarga para sandera Israel di Tel Aviv dan menyampaikan bahwa upaya damai harus fokus pada penghentian konflik sekaligus pembebasan seluruh sandera. Keluarga-keluarga tersebut meminta pemerintah Israel dan AS untuk bertindak cepat demi menyelesaikan krisis tersebut.
Gaza Dilanda Kelaparan, Ratusan Anak Tewas
Serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Serangan itu memicu kampanye militer besar-besaran oleh Israel ke Gaza. Akibatnya, lebih dari 60 ribu warga Palestina tewas sejak perang dimulai.
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 169 kematian akibat kelaparan, termasuk 93 anak-anak. Angka ini menunjukkan parahnya krisis kemanusiaan yang diperburuk oleh blokade Israel.
Warga Gaza yang kekurangan pangan dan akses bantuan kini berada dalam situasi sangat kritis. Pada Jumat (1/8/2025), Witkoff mengunjungi pusat distribusi bantuan di Gaza selatan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Hamas menyebut kunjungan ini sebagai pertunjukan yang sudah diatur untuk menutupi bencana kelaparan, sementara PBB melaporkan lebih dari 1.300 warga Palestina tewas sejak Mei 2025 saat mencoba mendapatkan bantuan dari lokasi GHF, sebagian besar akibat tembakan pasukan Israel.
Dukungan Dunia untuk Palestina Kian Meluas
Tekanan internasional semakin memperkuat dukungan bagi Palestina. Negara-negara seperti Prancis dan Kanada menyatakan rencana pengakuan terhadap negara Palestina. Inggris juga mempertimbangkan langkah serupa pada September 2025 jika Israel gagal memenuhi syarat gencatan senjata.
Dalam pertemuan PBB, sebanyak 17 negara menyatakan dukungan terhadap sebuah naskah yang berisi seruan agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, dengan melibatkan dukungan internasional, demi mewujudkan negara Palestina yang berdaulat dan independen.
Qatar dan Mesir pada Selasa (29/7/2025) menyatakan dukungan terhadap deklarasi bersama Prancis dan Arab Saudi yang mengusulkan solusi dua negara.
Deklarasi ini menyarankan agar Hamas menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak gagasan pengakuan negara Palestina karena dianggap mengancam keamanan Israel dan memperumit jalan menuju perdamaian.