Muara Enim, LubaiAktual.com – Pembangunan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) semestinya membawa kemaslahatan, bukan justru mewariskan penderitaan.
Namun, ironi inilah yang harus ditelan mentah-mentah oleh warga di sekitar mega proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500/275 kV milik PT PLN (Persero) di Dusun V (Talang 87), Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim.
Selama 4 hingga 5 tahun, kendaraan berat pengangkut material proyek raksasa ini saban hari melibas jalan utama warga. Hasilnya? Urat nadi ekonomi dan pendidikan warga terpuruk.
Fakta di lapangan menunjukkan keprihatinan yang tak bisa lagi ditutupi. Akses jalan dari Simpang 4 Metur menuju Talang 84 yang dibangun menggunakan kucuran dana APBD Pemkab Muara Enim, kini remuk redam.
Dari total 17 kilometer panjang jalan, 10 kilometer di antaranya rusak parah, dihiasi setidaknya 20 titik lubang menganga, amblas, dan pecah.
Bagi warga Desa Sumber Mulya, Desa Pagar Dewa, dan Desa Suban Jeriji, jalan ini bukan sekadar cor beton, melainkan akses hidup.
Kepala Desa Sumber Mulya, Mansur, mengurai fakta mencengangkan. Badan jalan itu memang berdiri di atas lahan Pertamina, namun pembangunannya murni didanai dari keringat rakyat melalui APBD Muara Enim yang dicicil sejak 2008 hingga tuntas di 2025.
“Pihak GITET memang pernah membangun sekitar 1.500 meter jalan pada 2023. Tapi permasalahannya, selama bertahun-tahun proyek ini berjalan, mereka selalu memakai akses ini untuk lalu lalang alat berat dan material,” beber Mansur.
Jangankan memperbaiki jalan yang hancur karena ulah mereka, usulan pengadaan lampu jalan dari jembatan Sungai Lubai hingga Talang 87 pun dibiarkan menguap tanpa respons.
Tamparan Keras dari Tetangga Sebelah
Sikap lepas tangan manajemen GITET ini menjadi preseden yang memalukan, terutama jika disandingkan dengan kepedulian perusahaan-perusahaan lain di wilayah yang sama.
Di saat GITET memilih abai, PTPN I Regional 7 Kebun Beringin pada April 2026 justru turun tangan memperbaiki lantai Jembatan Sungai Senuling yang rusak berat, sekaligus mengecor 13 titik jalan berlubang dari Village 1 hingga Sungai Lubai.
Tak mau kalah, PT Pertamina EP 2 baru-baru ini juga merogoh kocek untuk memperbaiki total Jembatan Sungai Buaya Kecik agar kembali aman dilintasi warga.
Pertanyaannya, ke mana rasa tanggung jawab sosial pelaksana mega proyek GITET PLN? Mengapa proyek bernilai fantastis ini justru pelit mengurus dampak lingkungan yang mereka timbulkan sendiri?
Jejak Sengkarut dan “Bungkamnya” Manajemen
Ini bukan kali pertama proyek GITET 500/275 kV tersebut memantik amarah. Rekam jejak mencatat, pada 2020 lalu, proyek ini sempat diprotes keras karena urusan perut masyarakat lokal diabaikan.
Pekerjaan dimonopoli oleh lima perusahaan subkontraktor luar, menutup pintu bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Bahkan, urusan perizinan konon pernah diterabas begitu saja, berlindung di balik tameng sakti bernama “Proyek Strategis Nasional”.
Keangkuhan ini semakin terlihat ketika publik menuntut transparansi. Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi resmi kepada Wahyudi, salah satu perwakilan manajemen GITET, bungkam adalah jawaban yang didapat.
Alih-alih memberikan klarifikasi yang mencerahkan publik, pihak perusahaan melalui seorang humasnya justru mencoba meredam isu dengan menawarkan “makan malam bersama” di sebuah rumah makan di Simpang 4 Metur.
Sebuah tawaran basa-basi yang secara tegas ditolak oleh awak media. Tanggung jawab korporasi jelas tidak bisa ditukar dengan sepiring hidangan makan malam.
Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan. Warga menuntut Bupati Muara Enim, DPRD, dan Dinas Perhubungan untuk tidak hanya duduk manis menjadi penonton.
Pejabat daerah harus punya nyali menegur dan memaksa PT PLN (Perseo)/GITET untuk segera memperbaiki ruas jalan yang hancur dari Sungai Lubai hingga Sungai Senuling.
Sebab, proyek strategis negara tidak akan pernah pantas disebut berhasil, jika ia berdiri di atas penderitaan rakyatnya sendiri. (Erwin)
