Lahat, lubaiaktual.com – Isu LGBT kembali jadi perbincangan publik setelah kelompok LGBT ikut dalam aksi Women’s March Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Di tengah polemik itu, sorotan serupa muncul di daerah. Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, makin banyak resepsi pernikahan warga yang menghadirkan hiburan panggung dengan penari waria (Flashmob), dan hal ini menuai kritik. Demisioner Ketua Cabang PMII Kabupaten Lahat yang juga Bendahara Umum Barisan Muda Lahat, Rendi Arffendo, mendesak Pemerintah Kabupaten Lahat dan seluruh stakeholder terkait untuk menertibkan dan melarang kegiatan semacam itu sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku.
Menurut Rendi, pertunjukan tersebut melanggar norma kesopanan dan mencederai keagungan adat istiadat Seganti Setungguan. Ia juga menilai penampilan itu tidak menghormati marwah para ulama yang hadir dalam majelis pernikahan.
“Resepsi pernikahan adalah majelis yang mulia dan sarat nilai ibadah. Di sana hadir para ulama, ustadz, pemangku adat, serta orang tua yang kita hormati. Menampilkan pertunjukan yang melanggar norma syariat dan kesopanan di hadapan mereka jelas kurang menghargai keberadaan para tokoh agama, sekaligus memberikan teladan yang keliru bagi moralitas generasi muda,” tegas Rendi saat diwawancarai,.
Rendi mengaitkan sikapnya dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Lampiran perpres itu memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Kebijakan ini masih menuai pro dan kontra. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai klasifikasi tersebut bisa memicu kepanikan moral dan diskriminasi.
Rendi menegaskan bahwa masyarakat Lahat dikenal menjunjung tinggi toleransi dan menghormati hak setiap warga negara dalam kehidupan sosial. Meski begitu, menurutnya toleransi tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan syariat Islam, etika publik, dan norma adat di ruang umum.
“Kami menghargai perbedaan, tapi kami menolak keras yang namanya penyimpangan,” ujarnya.
Agar pertunjukan serupa tidak terus muncul di panggung hajatan, Rendi menyampaikan sejumlah rekomendasi. Langkah pencegahan utamanya adalah mendorong Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lahat menginstruksikan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk menyisipkan materi etika penyelenggaraan hajatan ke dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Serta meminta pihak Pemerintah Kabupaten Lahat untuk tidak memberikan ruang untuk kegiatan serupa berkembang.
Lewat edukasi tersebut, calon pengantin dan keluarga penyelenggara (sohibul hajat) diharapkan sejak awal berkomitmen menggelar resepsi yang santun dan bernuansa Islami. Mereka juga diharapkan lebih selektif memilih pengisi acara.
Rendi juga menyerukan imbauan moral kepada pelaku industri kreatif lokal, khususnya pemilik usaha wedding organizer (WO) dan penyedia hiburan orgen tunggal di Kabupaten Lahat. Ia meminta mereka lebih mengedepankan etika, kearifan lokal, dan nilai kesopanan saat menyusun konsep panggung hiburan.
Sorotan dari Kabupaten Lahat ini menambah daftar respons publik terhadap isu LGBT yang menghangat sepekan terakhir. Di Jakarta, Women’s March sempat diwarnai saling dorong antara peserta dan polisi. Seusai aksi, tiga peserta diserang orang tak dikenal yang merampas bendera pelangi. Berbeda dengan cara-cara seperti itu. Rendi menitikberatkan persoalan ini pada peran Pemerintah Daerah dan instrumen terkait sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Ia berharap Kemenag, KUA, Pemerintah Daerah, Aparat terkait, Tokoh Adat, dan seluruh elemen masyarakat bisa bekerja sama secara proaktif. Dengan begitu, tradisi hajatan di Kabupaten Lahat tetap bisa berlangsung meriah dan menghibur tanpa mencederai adat istiadat dan nilai keagamaan. (Rendy)
